Inequality : Apa yang berubah setelah Piketty? (2-end) Comparability Return, Warisan, Social Security for all, Participation Income

1. Mendorong Masyarakat Bawah untuk Menabung dan Masyarakat atas untuk menyumbang (bukan mewariskan)

1.a Piketty's Emphasis
Berbicara terkait redistribusi income berarti berbicara bagaimana masyarakat kecil menabung, dan masyarakat atas menyumbang. Aspek ini yang tidak dibahas oleh Piketty. Piketty terlalu fokus pada pada emphasis bahwa rate of return in capital melebihi rate of growth, padahal orang yang menabung di Bank mendapatkan negatif rate of return (jika mempertimbangkan inflasi), Beberapa komen bermunculan terkait empahsis Piketty tersebut, kita harus membedakan rates of return dari berbagai macam capital, tidak semuanya melebihi rate of growhtnya.

tidak semua rate of return dari capital melebihi rate of growth-nya, harus dibedakan jenis capital-nya

Misalnya rate of return dari pension fund, investment fund, and government bond berbeda-beda. Rasio return terbesar jelas dimiliki oleh financial service industry, dimana mereka membagi antara return yang diterima investor dengan return yang diterima industri tersebut.  Mungkin tidak heran jika 1% diwakili oleh para investment banker.

Artinya, jika kita masyarkat kecil menabung di Bank berarti rate yang diterima negatif, untuk itu pemerintah seharusnya bisa menjamin guarateed positive (bisa melalui subsidi) real rate interest on saving.

Homelessness Man, Inequality image credit pixabay.com

1.b Monopolistic Financial Market
Karena tidak reliable jika menggantungkan kepada market competition between financial industry untuk menentukan rate of return from interest. Karakteristik financial market yang  semakin monopolistically competitive membuat finansial industri sekarang ini sudah melupakan fungsi mereka sebagai penyalur pinjaman.

Peran pemerintah seperti tergantikan oleh finansial industri ini dalam memberi insentif menabung. Goal yang harus dicapai adalah dengan untuk menciptakan rate of return yang sesuai (Piketty), dan diwaktu bersamaan mendesain lending policy yang pro ke public interest, termasuk memberikan reasonable term. Salah satunya dengan meciptakan institusi finansial yang merepresentasikan interest dari peminjam dan pemberi pinjaman.

1.c Warisan (Inheritance)
Warisan terkesan mendaptkan cap buruk oleh Piketty, padahal warisan jangan disalahkan, tapi seharusnya menjadi salah satu celah bagaimana redistribusi bisa dilakukan. Distribusi dalam warisan sendiri juga tidak equal, ada yang dapat jumlahnya besar, ada yang kecil. Jika saja warisan dapat diatur jumlah minimumnya, dan setiap orang ditetapkan mendapat jumlah yang sama.

Terkait warisan, Thomas Paine dalam agrarian justice 1797 menyatakan skema pembagian uang kepada tiap orang sebesar 15 Pound saat mereka menginjak umur 32. Uang tersebut adalah justifikasi karena mereka kehilangan natural inheritance, which is land property.

Di USA terdapat skema yang mirip yang dinamakan Asset-Based Egalitarianism yang dipelopori oleh Ackerman and Alstott (1999). UK pernah mengenalkan sistem yang mirip pada 2005, dalam bentuk child trust fund. 

Intergenerational Justice Through Inheritance
Atkinson (Unequal Shares, 1972) mengusulkan capital payment sebagai bagian dari state pensiun, sebagai bagian dari inter-generational justice. Selain itu Atkinson juga mengusulkan minimum inheritance threshold.

Social Security for All : The Welfare State

Pertan utama dalam mereduksi inequality di masa lalu dipegang oleh negara, dan salah satu faktor meningkatnya inequality adalah penurunan social protection. OECD (1990-2005) mengatakan bahwa penurunan sistem redistributif capacity atas tax benefit adalah salah satu alasan meningkatnya husehold-income gap.

Penting untuk meningkatkan peran pemerintah dalam distribusi welfare (The Welfare State). Welfare System tidak bisa diubah dalam semalam, namun harus mengikuti perubahan keadaan sosial. Misalnya, perubahan skema labor market dan form of contribution menuntut kita untuk merubah dasar dari social security system kita.

1. Basic Income Idea : Participation Income, Conditionality Matter?
Atkinson mengusulkan adanya ide atas basic income, salah satu yang dia usulkan adalah participation income. Basic Income dimana akan menyediakan minimum payment buat semua orang, menggantikan personal tax allowance/expenditure, dan mengurangi state transfer payment dengan jumlah yang sama.

Membutuhkan Conditionality
Conditional requirementnya adalah citizenship (citizenship disini tidak sama dengan konsep tax residency). Atau bisa juga alternatifnya bukan pada citizenship, tapi pada participation in society.

Participation Concept = Social Contribution
Participation disini diartikan broad term atas social contribution. Dalam social contribution, Kontribusi bisa dalam bentuk apapun, misalnya bagi pekerja berkontribusi lewat pekerjaannya, yg belum bekerja bisa berkontribusi sosial ke organisasi sosial dll.

Konsep contribution harus di perluas, yang bisa mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan semua orang, asalkan diberikan ke masyarakat.

2. EU Practice Universal Basic Income, Atkinson : Participation Income
EU mencoba untuk mengplikasikan basic income pada Europe 2020 untuk mereduksi proverty dan social exclusion. Namun konsep yang diusung Atkinson adalah Participation Income, bukan Universal Basic Income (UBI) seperti yang diusulkan EU.

Conditionality and Administrative Process
Atkinson faham bahwa akan banyak yang mempertanyakan conditionality dan administrative process untuk participation income. Atkinson sendiri tidak mendukung Universal Basic Income, dia mengatakan UBI adalah chimera (Ide yang tidak masuk akal). Karena skema apapun dalam UBI membutuhkan conditional eligibility yang dan menimbulkan risk of exclusion.

Jika memakai citizenship, maka ada isu diskriminasi, dan tidak sesuai dengan EU Law, residensi menjadi alternatifnya. Yang berlaku sekarang terkait benefit eligibility berdasarkan residensi telah terbukti polically toxic, contohnya dalam penerapan perpajakan (tax domicile) dimana benefit diberikan tetapi bukan wajib pajak (tax domicile).

Dalam mendefinisikan participation income, dibutuhkan kesepakatan bersama terkait notion participating in particular society, sehingga penerapannya pun membutuhkan beban administrasi yang tinggi. Sebagai contoh qualifiying non-market activites membutuhkan validasi.

Namun membuat EU bergeser dari konsep UBI menjadi PI tidak mudah, given kegagalan yang dihadapi dalam mengharmonisasikan sosial security. Namun ada dua alasan untuk tetap optimis.

1. Pertama, PI memberikan solusi atas national problem of economic restructuring
2. Kedua, PI adalah bentuk baru atas social security. 

PI dapat menjadi inisiasi untuk menyediakan social protection bagi EU.

(Referensi : Atkinson - After Piketty?)