Inequality: Apa saja yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengurangi inequality?

Struktur atas kebijakan 

Atkinson Refroms : Market Intervention, Tax Refrom, Takling Wealth

Terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi inequality. Tiga diantaranya adalah yang dikenal dengan Atkinson Reform yang terdiri dari

1. Market Intervention to Reduce Inequality
2. Reformasi atas Tax dan Transfer System
3. Tackling Wealth Inequality

Selain itu. terdapat beberapa kebijakan lain seperti; mengurangi inequality of opportunity, reformasi kebijakan lain, politics in equality, dan terakhir Universal Basic Income.

Ilustrasi How to Reduce Inequality image credit pixabay.com

1. Atkinson Reform : Market Intervention

The Problem: Skill Biased, Automation

Market intervention beranjak dari sudut pandang Technological progress is skill-biased. Skill biased adalah pengukuran compensation untuk menentukan gaji yang tidak sesuai dengan MPL nya. Skilled Labour dinilai terlalu tinggi. Kenaikan permintaan atas skilled labour yang dibarengi penurunan atas unskilled labour meningkatkan inequality.

Disamping itu skill bias juga meningkatkan kepemilikan atas capital share, terutama dalam trend dimana unskilled labor bisa digantikan oleh robot (automation).

Solusi atas Skill-biased Technological Progress: Policy Intervention on Technological Progress

Atkinson berpendapat bahwa perubahan teknologi dipengaruhi oleh sektor publik, terutama dari sisi pendanaan dan service-delivery agreement. Atkinson berpendapat, pemerintah harus mengambil kebijakan (market intervention) dengan mempropose setiap technological change yang meningkatkan penggunaan manusia "The direction of technological change should be encouraging innovation that increase the employability of worker".

Mengutamakan human interaction dalam pemberian jasa adalah penting. Jangan berpegang kepada mesin atau robot.

Namun problem atas reform ini adalah kerahasiaan, hampir seluruh technological change yang diproyeksikan menghasilan otomatisasi adalah private information yang tidak bisa didapat pemerintah dengan mudah.

2. Increase Worker Bargaining Powers

Salah satu alasan menurunnya labor share adalah penurunan peran dari union (serikat pekerja). Meningkatnya monopoly power atas capital owner adalah salah satu alasan meningkatnya bargaining power yang meningkatkan capital share.

Solusinya adalah bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang mengurangi market power dalam comsumer market, dan re-balancing bargaining power antara labor dan employers.

Namun sulit untuk melakukan hal ini karena keikutsertaan pekerja pada serikat pekerja adalah bersifat sukarela, sulit untuk dipaksakan. Selain itu, meskipun telah mengikuti serikat pekerja (union) meningkatkan bargaining power union juga bukanlah hal yang mudah. 

Jika union terlalu memaksakan peningkatan upah, yang terjadi malah employer lebih prefer melakukan otomatisasi.

3. Mengurangi Top-end Wages: Lowering CEO Income

Melihat rapidnya pertumbuhan gaji pada level top end income yang tidak menggambarkan market forces, tapi hanya menggambarkan perubahan atas social norms. Artinya masyarakat merasa top level memang pantas dibayar sebesar itu karena merasa mereka pintar, masyarakat lainnya jadi rendah diri.

Ethical Pay Policies

Solusi atas ini adalah campur tangan pemerintah  untuk mempengaruhi norma sosial. Pemerintah mengambil kebijakan ang mempengaruhi pemberi kerja untuk memberikan skema pengupahan yang berdasarkan ethical pay yang berdasarkan common interest (common principle). Adopsi atas kebijakan tersebut harus menjadi precondition (syarat awal) dalam menentukan eligibility menjadi supplier goods dan services kepada publik. 

Misal ada perusahaan pemberi jasa keuangan kepada masyarkat, dalam fit and proper test pemerintah juga melihat kebijakan pengupahan perusahaan tersebut sebelum memberi izin berusaha. Kebijakan ethical pay policies sudah diterapkan di United Kingdom yang mengeluarkan kebijakan kepada perusahaan publik untuk mempublikasikan rasio CEO/Average Wage.

4. Pajaki Kekayaannya, jangan hanya penghasilannya

Meningkatnya inequality juga bisa dihubungkan dengan meningkatnya ketimpangan kekayaan antara rich and poor, bukan hanya income nya.

Seharusnya Pemerintah bisa memajaki capital income lebih tinggi daripada wage income. Karena secara umum capital owner adalah rich people, upaya memajaki capital owner melalui capital tax akan lebih tertarget dan membuat sistem pajak menjadi lebih progresif. 

Di US dan di Australia (dua negara maju), pajak atas capital gain dan dividen lebih rendah daripada pajak atas earned income (Active Income). Alternatif pemajakan tambahan juga bisa berupa annual wealth tax. Selain itu pemajakan atas warisan dan gifts (hibah ke keluarga) dengan basis jumlah yang diterima, buka jumlah sisa juga memberikan insentif untuk mendistribusikan kekayaan daripada menyimpannya.

Namun kritik atas pemajakan berbasis wealth ini adalah kekayaan sendiri jauh lebih sulit dipajaki daripada penghasilan.

5. Tingkatkan kekayaan Poor People

Salah satu solusi atas ini adalah dengan memberikan tingkat pengambalian simpanan / return on saving (interest) ke level maksimum, jadi memberikan insentif seseorang untuk menabung. 

Selain itu pemerintah juga harus mendorong pendirian institusi bisnis finansial yang merepresentasikan interest dari penabung daripada interest dari  shareholder. Mendirikan publicly-funded service untuk menyediakan free independent saving advice. Juga memberikan capital endowment kepada seluruh adults dalam bentuk minimum inheritance.

6. Refromasi atas Pajak dan Transfer : 65% Tax on 1%

Progresivitas atas direct tax (pajak langsung) sangat tinggi di English Speaking Contries, dimana USA mencapai 0,6, terendah di Islandia (0,25) dan negara-negara Nordic.

Public Spending dalam bentuk Income tested benefit sebagai persentasi dari GDP pada tahun 2012 di negara-negara OECD mencatatkan Australia yang tertinggi. Kebijakan lain juga bisa diambil dengan memberikan security syestem yang berfokus kepada poorest.

Tax reform dengan memajaki top-earners dilakukan sebagai respon atas meledaknya level income pada top end. Solusinya adalah Top-end wages dipajaki dengan level 65%, khususnya 1% income level. Namun pemajakan 1% income top level ini pernah dilakukan Prancis, tapi gagal total.

Belajar dari Perancis: 75% Income Tax above 1 Million Euro

Tahun 2012 Prancis mengimplementasikan 75% bagi penghasilan diatas 1 juta Euro. Namun reform ini ditentang hampir oleh seluruh voter di Perancis. Responsnya berbeda-beda, tapi kebanyakan orang kaya Prancis exodus ke Belgia dan pindah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Belgia. Bahkan Aktor paling terkenal di Prancis (Gerard Depardieu) pindah menjadi warga negara Rusia.

Namun seiring berjalannya waktu, implementasinya diturunkan menjadi 50% karena di overruled oleh pengadilan dengan alasan ada diskriminasi perlakuan antara Household dan Individual Income. Aplikasi atas pemajakan ini tidak memberikan dampak penerimaan yang signifikan, dan hanya menghasilkan beberapa ratus juta Euro saja. Lalu sistem ini ditinggalkan pada tahun 2015.

7. Implementasi Universal Basic Income (UBI)

Sudut pandang penerapan UBI adalah menurunnya efektifitas kemampuan Tax dan Transfer system sebagai alat meredistribusi penghasilan, hal ini meningkatkan inequality. Selain itu UBI juga dinilai dapat menjadi jawaban atas poverty traps dan menghilangkan uncertainty pada future work (ketidakpastian pada masa depan dunia kerja)

Atkinson berargumen UBI sebagai bagian dari partisipasi kepada masyarakat. Bentuk partisipasi bisa berupa pekerjaan, training, pencarian kerja, home care, voluntary work, atau menghubungkannya sebagai pembayaran kepada keturunanya. Skemanya adalah memberikan nilai sejumlah 10% dari jumlah median income per jumlah anak. Skema ini akan menggantikan skema transfer dan allowance (tax expenditure).

Atkinson berargumen bahwa UBI bisa menjadi salah satu EU Initiative (Inisiatif Uni Eropa dalam memerangi kemiskinan). Ide atas penerapan UBI sebenarnya sudah lama sekali. Namun Atkinson beranggapan bahwa new momentum telah datang saat ini, dan merupakan saat yang tepat untuk menerapkan UBI.

8. Implementasi Guaranteed Employment: Goverment Guaranteed Employment

Melihat dari sudut pandang stagnansi upah dan penurunan nilai upah pada bottom-end distribusi, namun dilain pihak meningkatkan minimum wage bisa menimbulkan unemployment.

Intinya pemerintah harus dapat menggaransi pekerjaan bagi siapapun yang berniat bekerja.

"Government should offer guaranteed employment at living wage for everyone who willing to work and seek it"

Namun isu ini banyak mendapat tentangan dari elit politik.

9. Equality of opportunity

Bagi para pendukung equality of opportunity selalu menuntuk reformasi di pendidikan. Atkinson tidak secara eksplisit mengemukakan reformasi pendidikan, tetapi Atkinson mendukung ide atas reformasi pendidikan.

Akankah pendidikan dapat menurunkan tingkat inequality? Jordan Weismann menyatakan bahwa meningkatnya level pendidikan memang mengurangi level inequalty, tetapi tidak terlalu besar dampaknya.

10. Reformasi di Bidang lainnya

Burguinon dalam Globalisation of Inequality mengatakan bahwa kebijakan proteksionis dalam perdagangan internasional bisa menjadi salah satu cara mereduksi inequality. Lalu kebijakan lain seperti mengurangi migrasi, meningkatkan public spending, dan reformasi lain yang dipercaya dapat meningkatkan horizontal equality seperti Affirmative action, Anti-discrimination, Family reforms dll.